TEMANGGUNG — Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Temanggung menggelar diskusi publik dan bedah buku Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto serta Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati karya Eko Supriyadi, yang dihelat di kantor DPC PKB Temanggung pada Sabtu (7/11/2026) sore.
Forum keilmuan ini menghadirkan Rektor INISNU Temanggung Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., sebagai pembedah utama, bersama Rais Syuriah PCNU Temanggung Gus Furqon Masyhuri dan Ketua DPC PKB Temanggung Muh Amin. Diskusi ini dirancang sebagai ruang refleksi ideologis untuk membumikan kebijakan politik dan pembangunan daerah yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil (mustadhafin).
Diskusi diikuti oleh Pengurus DPC PKB, DPAC, Badan Otonom (Banom) PKB, Lakpesdam NU, PC Ansor, PC Fatayat, FKUB Temanggung, Dema INISNU Temanggung, IKA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Temanggung, PC PMII Temanggung, dan tamu undangan.
Dalam sajian narasinya, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., mengupas tuntas gagasan dua tokoh besar tersebut secara mendalam. Dari pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, ia menjelaskan asal-usul istilah sosialisme yang berakar dari bahasa Latin socius yang berarti sahabat atau teman. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam pada hakikatnya sarat dengan nilai persaudaraan kemanusiaan (insaniyah) dan keadilan sosial, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 213.
Ibda menuturkan bahwa Tjokroaminoto secara teliti menguliti lima teori ekonomi Karl Marx, yaitu teori nilai lebih (meerwaarde), pemusatan modal (concentratie), akumulasi modal, pemiskinan (verarming), hingga krisis kapitalisme. Meskipun Islam dan Marxisme memiliki titik temu dalam hal menolak penindasan, menentang imperialisme, serta membela kaum miskin, keduanya bertolak belakang dalam landasan filosofis. Islam berlandaskan tauhid, wahyu, dan moralitas keagamaan, sedangkan Marxisme-Komunisme bertumpu pada materialisme historis, pertentangan kelas, dan pandangan ateistik. Tjokroaminoto pun menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran keadilan sosialnya sendiri tanpa harus mengekor pada ideologi Marxisme.
Sementara itu, dari sudut pandang pemikiran Ali Syari'ati, Hamidulloh memaparkan pentingnya mendudukkan tauhid sebagai ideologi pembebasan. Tauhid tidak boleh dipahami sebatas doktrin teologis yang pasif, melainkan menjadi kekuatan transformatif untuk membebaskan manusia dari kesewenang-wenangan, penindasan oligarki, dan kepemimpinan yang despotik. Dalam proses perubahan sosial ini, Ali Syari'ati menekankan peran vital rausyanfikr atau kaum intelektual tercerahkan untuk membangkitkan kesadaran kritis massa (ummah) berbasis tradisi dan nilai-nilai keislaman.
Lebih lanjut, Hamidulloh Ibda menekankan bahwa seluruh pemikiran dalam Sosialisme Islam ini tidak boleh berhenti sebagai wacana akademis semata. Gagasan tersebut harus diterjemahkan secara konkret ke dalam agenda politik dan kebijakan publik PKB. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, nilai ini diwujudkan lewat penguatan ekonomi kerakyatan, UMKM, koperasi, perlindungan buruh, upah layak, serta reforma agraria bagi petani. Di sektor pendidikan dan pesantren, keadilan sosial diwujudkan melalui kemudahan akses pendidikan berkualitas yang terjangkau serta kemandirian ekonomi pesantren. Bahkan di era modern, gagasan pembebasan ini mencakup pemerataan akses digital dan perlindungan hak pekerja digital. Indikator utama keberhasilan politik PKB harus diukur dari perbaikan nyata hidup petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, guru, dan santri. Hamidulloh Ibda berharap nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam struktur kekuasaan PKB di semua tingkatan agar masyarakat menikmati hidup layak dan tidak dimiskinkan oleh sistem.
Merespons paparan tersebut, Ketua DPC PKB Temanggung Muh Amin menegaskan bahwa politik Islam harus selalu hadir melawan penindasan dan membela kaum mustadhafin. Meskipun angka kemiskinan di Temanggung mencatatkan perkembangan positif turun menjadi 7,78 persen pada tahun 2025, ia menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan pro-poor dan pro-growth. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh hanya berorientasi angka, melainkan harus menekan ketimpangan agar hasilnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Gagasan bedah buku ini pun diinstruksikan menjadi acuan bagi para legislator PKB dalam memperjuangkan regulasi dan anggaran daerah yang menyentuh rakyat bawah.
Sejalan dengan hal tersebut, Rais Syuriah PCNU Temanggung KH. Muhammad Furqon Masyhuri menambahkan bahwa pembelaan terhadap kelompok rentan dan masyarakat miskin merupakan mandat ajaran Islam dan warga Nahdliyin. Ia berharap kajian dan diskusi kritis seperti ini terus digelorakan secara berkelanjutan agar nilai keadilan, keberpihakan, dan pembelaan terhadap masyarakat kecil terpatri kuat dalam gerakan politik PKB maupun dalam kehidupan warga Nahdlatul Ulama secara luas.
0 komentar:
Post a Comment