Oleh Hamidulloh Ibda
Direktur Eksekutif HI
Study Centre IAIN Walisongo Semarang
Tulisan ini dimuat di
Koran Pagi Wawasan, Rabu 7 November 2012
Baru-baru ini, polemik antara
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan dengan DPR RI terkait
dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah politisi telah menimbulkan reaksi
publik. Reaksi tersebut muncul dari berbagai kelompok, mulai dari politisi,
pengamat sosial, LSM, dan masyarakat antikorupsi.
Dengan bergulirnya isu
pemerasan tersebut, Dahlan diminta untuk segera mengumumkan kepada publik siapa
saja selama ini yang merugikan negara. Isu yang bergulir justru bukan pada
penyelamatan BUMN, namun lebih ke “pertikaian Dahlan dan oknum DPR” yang
meminta jatah BUMN. Yang ditunggu-tunggu publik saat ini adalah kejujuran dan
ketegasan Dahlan tentang nama-nama oknum DPR “pemeras” dan meminta jatah BUMN. Yang
terpenting, pemerintah juga harus segera menuntaskan polemik ini dan menindak tegas
politikus pemeras.
Pernyataan Dahlan
Menurut pemberitaan di
media massa, ada beberapa nama yang terindikasi melakukan pemerasan BUMN. Nama-nama
itu beredar melalui pesan
singkat/SMS ke sejumlah ponsel milik para anggota DPR dan wartawan berisi
inisial 15 nama-nama anggota DPR pemeras. Para anggota DPR yang namanya mirip
dengan inisial itu pun gusar. Dan tentunya, hal ini menetaskan polemik baru,
karena SMS itu mengatasnamakan Humas Kementerian BUMN.
Inisial nama anggota DPR RI yang diduga sebagai pemeras BUMN
yakni AK, IM, SN, NW, BS (Partai Golkar), PM, EV, CK (PDI Perjuangan),
AR, IR, SUR ( PKS), FA (Hanura), ALM, NAS, (PAN), JA, SG, MJ (PD), dan MUZ
(Gerindra). Namun Dahlan menegaskan, BUMN tak pernah melakukan hal itu. Sebab,
BUMN bukan bagian dari industri kebohongan (Kompas, 31/10/2012).
Terlepas benar dan tidaknya
nama-nama di atas, masyarakat masih menunggu kejujuran dan ketegasan Dahlan.
Pasalnya, inisial nama itu belum terbukti jelas bersalah atau tidak. Karena Dahlan
belum “angkat bicara jujur” tentang nama-nama tersebut, banyak yang menilai
bahwa dia memiliki agenda tertentu. Salah satu agenda itu adalah Pemilihan
Presiden 2014. Namun, dalam pemberitaan di beberapa media massa, Dahlan siap “membeberkan”
anggota DPR yang meminta upeti ke perusahaan pelat merah.
Perintah tersebut
merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor
SE-542/Seskab/IX/2012 perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik
kongkalikong anggaran. Karena merasa disudutkan, anggota DPR mengecam Dahlan.
Mereka menuding mantan Direktur Utama PT PLN itu sibuk dengan “pencitraan”
karena sudah punya agenda politik menghadapi Pilpres 2014. Akan tetapi, Dahlan juga
menegaskan langkah yang ia ambil merupakan bentuk perlindungan kepada BUMN,
bukan kepentingan politik semata.
Yang terpenting, saat ini
pemerintan dan DPR harus mengambil langkah strategis serta solutif. DPR harus
segera memanggil Dahlan dan meminta keterangan sejujurnya terkait politikus
pemeras BUMN. Pemanggilan Dahlan menjadi penting, karena itu menjadi kunci
“terbongkarnya politikus pemeras”. Selain itu, hal itu juga menjawab benar dan
tidaknya isu nama-nama oknum pemeras yang sudah tersebar di ponsel anggota DPR
dan wartawan.
Karena itu, kita perlu
bertanya, apakah pernyataan Dahlan akan menyudutkan dan merusak citra institusi
DPR? Hal ini semakin hari bertambah pelik lantaran pemberitaan di media. Yang
jelas, Dahlan sangat membatasi dan memasung kewenangan DPR untuk meminta jatah
BUMN. Maka dari itu, jika Dahlan mau mengungkap anggota yang meminta upeti dan
yang memberi, ia harus membeberkan dalam rapat dengan DPR nanti, bahkan
diungkap secepatnya tanpa menunggu rapat DPR. Politikus pemeras tersebut harus
dijelaskan secera detail dan gamblang, agar tak menimbulkan polemik lagi.
Selesaikan
Semua masyarakat politik
mendukung dan menunggu langkah Dahlan untuk membeberkan nama-nama politikus pemeras.
Seperti yang dilakukan DPP Partai Demokrat
mendukung sepenuhnya langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan kepada
publik upaya pemerasan atau permintaan jatah anggaran dari BUMN oleh
oknum-oknum anggota DPR RI (Jurnal Nasional, 31/10/2012).
Di sisi lain, Ketua DPR
RI Marzuki Alie juga mendukung rencana Dahlan Iskan untuk menyebutkan nama-nama
oknum anggota DPR yang meminta upeti ke sejumlah BUMN. Namun, polemik ini akan
pelik jika tak ada sikap tegas dari Dahlan sendiri. Apalagi, nama-nama politikus
pemeras sudah terungkap lewat SMS yang beredar di ponsel beberapa anggota DPR
dan wartawan.
Maka dari itu, agar
polemik ini segera tuntas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, Humas Kementerian BUMN harus segera
menjelaskan beredarnya pesan singkat yang menyebutkan inisial anggota Dewan
yang diduga melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan pelat merah.
Kedua, pesan singkat itu harus diklarifikasi dan diperjelas
kepanjangan nama-nama itu, sehingga tak merugikan pihak-pihak yang
namanya kebetulan mirip dengan inisial tersebut. Ketiga, Humas BUMN harus
bertanggung jawab atas pesan singkat yang beredar. Keempat, Dahlan harus
bertindak bijak, jangan sampai dengan isu nama-nama yang bergulir tersebut
menjadi permasalahan panjang.
Kelima, jika ingin
membongkar dan menuntaskan, Dahlan harus bersikap prosedural dan sesuai hukum.
Jangan sampai pembongkaran nama itu hanya lewat pesan singkat yang belum jelas
kebenarannya. Jika perlu, Dahlan secepatnya harus “membongkar” politikus pemeras
tanpa menunggu agenda DPR. Jika ingin polemik ini tuntas, maka Dahlan harus
tegas bertindak. Jika nama-nama politikus pemeras tak diungkap sekarang, lalu
kapan lagi?
0 komentar:
Post a Comment