Latest News

Ingin bisa menulis? Silakan ikuti program training menulis cepat yang dipandu langsung oleh dosen, penulis buku, peneliti, wartawan, guru. Silakan hubungi 08562674799 atau klik DI SINI

Friday 31 August 2012

Kegagalan Pemerintah Menangani Problem Mudik


Tulisan ini dimuat di Metro Siantar
Senin, 27 Agustus, 2012 

MUDIK atau pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri (Lebaran) merupakan tadisi lama. Namun, bagaimana jika kondisi jalan dan kenyamanan pemudik tak terjamin? Pemerintah harus berperan dalam hal ini. Jangan sampai pemerintah gagal menangani kenyamanan pemudik di tahun ini, karena tahun-tahun kemarin pemerintah gagal menanganinya.

Oleh: Hamidulloh Ibda

Perlu diketahui, jalur pantai utara (pantura) Jawa macet, lintas alternatif juga macet. Penyeberangan di berbagai Pelabuhan tersendat, kendaraan menumpuk. Pemudik di berbagai wilayah Indonesia mengeluhkan buruknya jalan. Kereta api penuh dan sesak, harga tiket kereta api, bus, hingga pesawat terbang, melambung dan penumpang kapal laut membeludak. Rangkaian kalimat di atas berulang setiap tahun, baik menjelang, saat, dan selepas Lebaran. Pemudik mengeluh karena pemerintah gagal menangani menfasilitasi pemudik.
Perjalanan pemudik dari beberapa kota besar di Indonesia menuju dan saat balik dari kampung halaman, hingga kini tak terpecahkan. Bahkan, dapat dipastikan pada musim mudik Lebaran tahun ini peristiwa serupa bakal terulang. Dapat diprediksi, perbaikan jalan-jalan utama, jembatan, di jalur mudik tak akan selesai 100 persen. Alasannya tak akan jauh beda, yakni masalah waktu. Sepertinya mudik dan balik nyaman pada hari-hari besar yang diimpikan masyarakat, tak akan pernah terpenuhi oleh pemerintah. Pemerintah bukan hanya tak mau dan mampu belajar dari pengalaman, tapi tak serius menjalankan tugasnya. Contoh, dalam menyikapi masalah mudik, pemerintah justru menganggap kemacetan, menumpuknya kendaraan di penyeberangan, masalah di transpor kereta api, serta naiknya harga tiket pesawat, kapal laut, bukannya sebagai masalah yang harus diatasi, tetapi diartikan sebagai isyarat membaiknya ekonomi rakyat.
Padahal, sejatinya berbagai peristiwa berulang itu justru terjadi karena ketidakmampuan pemerintah. Lihat saja fakta di lapangan, kemacetan kerap ditimbulkan buruknya jalan atau karena perbaikan jalan dan jembatan yang tak pernah tuntas, tak mampunya aparat meminimalkan gangguan di sepanjang jalan, seperti adanya pasar tumpah, ramainya peminta sumbangan di jalan, dan sebagainya. Persoalan itu tak pernah teratasi dari tahun ke tahun. Sampai kapan keluhan setiap musim mudik berulang? Rasanya sulit mendapat jawaban pasti. Bertaburnya ahli di berbagai bidang, pergantian menteri bahkan presiden sekalipun, bukan jaminan lalu lintas musim mudik akan lancar. Jangankan menambah jalur jalan negara, merawat jalan yang sudah ada saja negara tak mampu. Bahkan, untuk beberapa jalan utama di ibu kota Jakarta saja, pemerintah hanya mengatasi dengan tambal sulam, belum lagi jalan di daerah pelosok, tentu lebih parah lagi.
Kegagalan Pemerintah
Kegiatan mudik untuk merayakan Lebaran sudah merupakan tradisi lama. Namun, sampai saat ini di “era modern” pemerintah juga belum menunjukkan “kesuksesannya” menangani “kegalauan” pemudik, bahkan dinilai gagal. Lihat saja, banyak jalan raya belum selesai, seperti pembangunan fly over di kota Semarang, Demak, dan daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, sangat disesalkan jika pemerintah pusat maupun daerah/kota, hingga sekarang tak mampu mendukung tradisi mudik. Kegiatan mudik telah menjadi kegiatan tetap secara nasional. Bukan saja dilakukan masyarakat di Pulau Jawa, tapi oleh masyarakat seluruh negeri. Mudik Lebaran tak lagi menjadi milik umat muslim semata, tapi telah menjadi kegiatan semua anak bangsa.
Ketidakmampuan pemerintah menyikapi atau mendukung tradisi mudik Lebaran terlihat jelas pada beberapa hal. Salah satu yang menonjol terkait pembangunan infrastruktur. Sudah merupakan lagu lama, pemerintah baru melakukan perbaikan jalan raya dan jembatan setiap menjelang Lebaran. Perbaikan itu lebih menjalankan konsep proyek, bukan antisipatif. Sudah dianggap hal biasa pula, target waktu perbaikan jalan dan jembatan juga meleset.
Hal lain yang tak pernah terpecahkan dalam mendukung tradisi mudik adalah masalah “transportasi.” Pemeritah tak pernah mampu mencarikan solusi soal angkutan kereta yang cukup dan aman. Antrean tiket sejak jauh-jauh hari menjelang Lebaran, kehadiran calo, selalu saja terulang. Begitu pun dengan transportasi laut dan darat, tak pernah pro kepada pemudik. Tak hanya harga tiket melambung, termasuk angkutan udara, tapi kenyamanan penumpang tak lagi menjadi prioritas. Seharusnya, pemerintah menyadari segala kekurangan berulang itu dan berupaya memperbaikinya. Tak selayaknya pula jika perbaikan jalan dan jembatan hanya diprioritaskan di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa dibiarkan saja.
Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah, DPR, dan masyarakat harus harus bahu-membahu dan bekerja sama menangani kegalauan pemudik. Pemerintah harusnya mengantisipasi musim mudik/balik Lebaran jauh-jauh hari. Maka, dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus bekerja keras menciptakan kenyamanan bagi para pemudik. Wallahu a’lam bisshawab. (**)
Penulis adalah Peneliti di Centre for Democracy and Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Item Reviewed: Kegagalan Pemerintah Menangani Problem Mudik Rating: 5 Reviewed By: Hamidulloh Ibda